Cakrawalainfo.com (Ponorogo) - Anggaran untuk kegiatan Perayaan Grebeg Suro 2009 dan Festival Reog Nasional XVI yang digelar Pemkab Ponorogo, Jawa Timur, sejak 14 November hingga 26 Desember, mencapai Rp 1,4 miliar lebih.
Anggaran tersebut, paling banyak terserap untuk pengadaan kebutuhan properti, yakni sebesar Rp 400 juta. Selebihnya anggaran terdistribusi ke sejumlah "mata" acara yang totalnya mencapai 26 kegiatan.
Kegiatan Grebeg Suro itu, meliputi lomba pacuan kuda, kegiatan sema'an (baca kitab suci Al Quran), senam tari reog masal bagi anak TK, pemilihan kakang-senduk Ponorogo, tanaman hias, hingga Festival Reog Nasional XVI dan larung sesaji yang digelar di Telaga Ngebel.
Besarnya anggaran untuk kegiatan seni-budaya tahunan 2009, memang diperlukan demi melestarikan sekaligus mengembangkan budaya daerah Ponorogo. Selain untuk properti, anggaran juga banyak terserap kebutuhan penyelenggaraan festival reog nasional.
"Kegiatan yang diselenggarakan jadi satu dengan perayaan grebeg suro, termasuk untuk kebutuhan akomodasi para peserta yang datang dari seluruh Indonesia," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo Gunardi, Jumat (18/12/2009).
Bagaimanapun, besarnya anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Ponorogo 2009, tetap saja memantik reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk DPRD setempat. "Seharusnya kegiatan Grebeg Suro ini tidak perlu menggunakan dana APBD. Karena sebenarnya dari sponsor saja, harusnya sudah cukup," jelas Ketua Fraksi Partai Golkar Ponorogo, Rahmad Taufik.
Dia menilai, apa yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini sebagai bentuk pemborosan anggaran. Di samping menyerap dana yang sangat besar, dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah timpang. "Ibarat besar pasak daripada tiang," terangnya.
Karena itu, Taufik mendesak agar pembiayaan untuk kegiatan pagelaran grebeg suro selanjutnya ditinjau ulang. Ia mengharapkan, sumber pembiayaan secara perlahan harus mulai dialihkan dari sebelumnya mengandalkan APBD ke pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja sama.
"Masih banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya lebih mendapat prioritas dibanding hanya untuk sekedar pesta yang menghamburkan anggaran besar semacam ini," katanya.*(an/jay)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar