Ketua Umum Apkasi : Bertindak Setelah Ada Laporan BPKP
Laporan : Ajun Ally

Cakrawalainfo.com (Madiun) - Ketua Umum Apkasi H Sujono (yang juga bupati Pacitan) menyampaikan bahwa tujuan Rakernas VI Apkasi ini untuk membahas isu-isu strategis yang berhubungan dengan pelaksana Otomi Daerah (Otoda).

Selain itu, juga isu-isu strategis berkenaan dengan peningkatan perekonomian daerah. Untuk pembiayaan dalam Rakernas VI Apkasi, berasal dari anggaran belanja Apkasi Tahun 2009 serta iuran anggota.

“Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada anggota Apkasi yang menunaikan kewajibannya membayar iuran,” ujarnya saat menyampaikan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejumlah Menteri dan 225 bupati yang hadir di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Selasa (19/1/2010)

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apkasi H Sujono juga mengadukan permasalahan kepada presiden SBY yakni tetang penyelenggaraan Otoda yang selama ini dirasakan. Bahkan manfaat positif penerapan Otoda di Indonesia, secara umum telah dirasakan juga oleh masyarakat.

Hal tersebut, tentu semakin baiknya kualitas pelayanan pemda pada masyarakat yakni kesehatan serta dibidang administrasi dan perizinan. Namun dari sejumlah keberhasilan yang telah dicapai, Apkasi merasakan masih terdapat beberapa hal yang justru dapat menghambat tercapainya tujuan akhir penerapan Otoda.

Salah satu hambatan yang hingga ini masih dirasakan oleh sebagian rekan-rekan bupati, yaitu masih berlangsungnya tumpang tindih pemeriksaan oleh aparat penegak hokum yang menyebabkan menurunnya kinerja pejabat di daerah.

Sehingga upaya perbaikan kondisi itu, sebenarnya telah dilakukan dengan adanya nota kesepakatan bersama antara polisi, kejaksaan dan BPKP.

"Sebenarnya disana dinyatakan, bahwa kepolisian dan kejaksaan baru bertindak setelah ada laporan BPKP. Namun dalam prakteknya, kesepakatan tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan disebagian besar daerah,” tegas H. Sujono, lagi.*(jay)